Terakhir Diperbarui:04:38:42 AM GMT

Anda berada di:

Bogor Barat Segera Jadi Kabupaten

E-mail Cetak PDF

BOGOR-KITA.com - Tak lama lagi impian masyarakat Bogor Barat (Bobar) untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonomi akan segera terwujud. Selangkah lagi, pemekaran wilayah Bumi Tegar Beriman tersebut akan menjadi kenytaan, di mana Bogor Barat akan menjadi Kabupaten Bogor Barat (KBB). Kepada PAKAR, Dewan Penasehat Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB), Haryanto Surbakti mengemukakan, kejelasan status Bobar tersebut dipertegas oleh surat dari Sekjen DPR RI Nomor LG 07311/DPR RI bulan Juni 2013 perihal Persyaratan Administrasi Pembentukan Otonomi Daerah Baru (ODB).

Dalam surat tersebut, disebutkan ada sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi untuk pemekaran Bobar.

Ia menjelaskan, berdasarkan Surat Sekjen DPR RI tersebut, persyaratan pembentukan Bogor barat di antaranya adalah ibukota kabupaten harus sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang ditetapkan di Cigudeg dengan alas hak atau status tanah jelas.

“Kedua, batas wilayah dengan daerah lain harus diperjelas dengan penandatanganan MoU atau notakesepahaman antara kepala daerah induk (Kabupaten Bogor-red.) dengan Bupati/Walikota lainnya, yaitu Kota Bogor, Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang,” lanjutnya.

Selanjutnya, membuat rincian nominal alokasi bantuan dana hibah selama 3 tahun dari kabupaten induk, termasuk di dalamnya dana pilkada pertama. “Berdasarkan perhitungan TPS (Tempat Pemungutan Suara-red.) saat ini, diperkirakan anggaran pilkada Bobar mencapai Rp27 miliar dengan asumsi tiga putaran.

Keempat, yang masih harus dipenuhi adalah surat persetujuan penyerahan aset dari kabupaten induk kepada daerah baru, meliputi aset tanah, gedung kepala desa, sekolah (SD, SMP dan SMA), gedung pemerintahan lainnya, jembatan, jalan (desa, kecamatan dan kabupaten), kendaraan dinas, Aset Badan Usaha Milik Daerah (Pasar dan PDAM), puskesmas dan rumah sakit daerah.

“Selanjutnya menentukan jumlah dinas yang dibutuhkan termasuk jumlah pegawai. Estimasi kebutuhan pegawainya sekitar 1.459 pegawai dengan 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” katanya. Terakhir, membuat rancangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini dan estimasi 5 tahun ke depan.

Menurut Haryanto Surbakti, Surat dari Sekjen DPR RI tersebut, sudah dibahas dalam rapat koordinasi pemekaran tanggal 18 Juli di Ruang Rapat Setda Kabupaten Bogor, yang kemudian dibawa ke Bamus (Badan Musyawarah). Hasil dari Badan Musyawarah tersebut juga sudah diparipurnakan. “Semua persyaratan tersebut harus masuk pada Bulan Agustus 2013 di meja DPR-RI cq Komisi II agar bulan September mendatang berkasnya bisa dikirimkan ke meja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” ungkap Yanto, sapaan akrab Haryanto Surbakti.

 

Sejak tahun 2000

 

Haryanto menjelaskan, perjuangan pemekaran KBB sendiri dilakukan sejak tahun 2000 lalu. “Tapi waktu itu namanya tim yang memprosesnya adalah adalah Forum Komunikasi Masyarakat Bogor Barat (FKMB2), yang pada pada 2005 berubah menjadi KPPKBB. “Kami akan mengawal terus pemekaran agar dapat mewujudkan harapan masyarakat,” katanya.

Dijelaskan, tata ruang pembagian zona pengembangan kawasan sudah mulai dilakukan. Berdasarkan hasil rapat, zona industri akan dikembangkan di Kecamatan Parung Panjang dan Tenjo. Kawasan perumahan juga barada di Tenjo.

Zona pertambangan dikembangkan di Jasinga, Leuwiliang, Cibungbulang dan Dramaga. Sementara kawasan pariwisata mencakup Pamijahan, Leuwiliang, Cigudegm Nanggung, serta Jasinga. “Kita punya Gunung Salak Endah, kebun teh, Goa Gudawang, setu, hingga curug,” paparnya.

Guna mempermudah akses ke Bogor Barat dari Kota Bogor, akan dikembangkan jalan alternatif dari Cigudeg menuju Rumpin tersambung ke Bumi Serpong damai (BSD) serta membangun akses tol ke Merak. “Pemekaran Bogor Barat adalah kebutuhan masyarakat, mendekatkan pelayanan publik, serta meningkatkan perekonomian lewat pembagian zona,” tandasnya. [] Harian PAKAR/Admin 

Tabel

14 Kecamatan KBB 

  • Darmaga
  • Tenjolaya
  • Ciampea
  • Pamijahan
  • Cibungbulang
  • Leuwiliang
  • Leuwisadeng
  • Rumpin
  • Nanggung
  • Sukajaya
  • Cigudeg
  • Jasinga
  • Tenjo
  • Parungpanjang

Sumber: Haryanto Surbakti

 

6 Syarat Teknis yang Harus segera Dipenuhi

  • Penetapan Ibukota dengan alas hak
  • Kelengkapan MoU batas wilayah antara Kabupaten Induk dengan kota/kabupaten sekitar
  • Rincian nominal hibah dari kabupaten induk selama 3 tahun
  • Surat persetujuan dan penyerahan aset
  • Menetukan OPD dan pegawai yang dibutuhkan
  • Proyeksi PAD saat ini dan lima tahun ke depan

Sumber: Haryanto Surbakti

Berikan Komentar


Security code
Refresh