Terakhir Diperbarui:03:57:41 AM GMT

Anda berada di:

LBH Keadilan Pertanyakan Untung Kurniadi

E-mail Cetak PDF
Blok_G_Kebon_Kembang_Bogor

BOGOR-KITA.com – Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Bogor Raya, Sugeng Teguh Santoso mempertanyakan kapasitas Ketua Badan Pengawas PD.PPJ  memberikan klarifikasi soal hibah Blok G, Pasar Kebon Kembang , Bogor.  Klarifikasi yang dimaksud Sugeng adalah pernyataan Untung yang dimuat di Harian PAKAR, edisi Sabtu (24/11) berjudul “Silakan LBH Lapor Blok G ke KPK.” Klarifikasi dari Untung merujuk pernyataan LBH yang juga dimuat di Harian PAKAR edisi Jumat (23/11) berjudul, “LBH Ancam Lapor Blok G Ke KPK”. “Saya mempertanyakan klarifikasi yang datang dari Untung,” kata Sugeng dalam siaran pers yang diterima PAKAR di Bogor, Minggu (25/11).

Dalam pernyataannya, Untung menilai LBH telah menuding ada dugaan korupsi dalam kasus hibah Blok G.  Untung mengemukakan, “Saya benar-benar prihatin. Tudingan itu sudah menghakimi dan tidak objektif. Dan kalau benar akan melapor ke KPK, maka saya orang yang pertama melakukan dan melaporkan Haris Maraden (salah satu Kabag di PD-PPJ, red), karena dia yang bertanggungjawab mengingat dia yang mengatakan hibah sudah melalui kajian perundang-undangan yang berlaku. Tapi, itu juga jika ada yang salah atau dugaan pelanggaran hukumnya,” tegas Untung.

Di bagian lain Untung mempersilahkan, kepada pihak-pihak yang menduga adanya kejanggalan terhadap hibah Blok G Pasar Kebon Kembang kepada PD Pasar Pakuan Jaya untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum. “Silahkan laporkan. Jangan hanya koar-koar di media saja,” cetus Untung.

Hanya saja Untung menyarankan, agar jangan hanya membaca peraturan perundang-undangan sepotong-sepotong dan  mengandalkan data yang yang tidak utuh. Jangan hanya baca Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tentang persetujuan DPRD. Tapi baca juga pasal 47 yang menjelaskan mengenai tidak diperlukannya persetujuan dewan. Dan baca juga penjelasan Pasal 46 PP Nomor 6 Tahun 2006 bahwa yang termasuk kategori kepentingan umum itu adalah pasar umum,” papar dia.

Pernyataan Untung ini yang dipertanyakan Sugeng Teguh Santoso.  Menurut Sugeng, sebagai Ketua Badan Pengawas, Untung tidak dalam posisi memberikan klarifikasi soal hibah Blok G. “Pada posisinya sebagai Ketua Badan Pengawas PD. PPJ, melekat pada jabatannya  tersebut adalah tugas dan kewajiban sdr. Untung Kurniadi melakukan pengawasan internal terhadap kinerja Eksekutif PD.PPJ. Terkait isu adanya dugaan pelanggaran hukum atas hibah Blok G Pasar Kebon Kembang dari Pemkot Bogor kepada PD.PPJ, adalah kewajiban badan pengawas melakukan pengawasan dan meminta penjelasan pada eksekutif PD.PPJ mengenai diterimanya hibah Blok G oleh PD.PPJ, dan selanjutnya memberikan saran-saran internal yang perlu dilakukan oleh Direktur PD.PPJ, selanjutnya bila dirasa perlu meminta Direktur PD.PPJ memberikan klarifikasi kepada semua pihak, tidak terbatas klarifikasi oleh Direktur PD.PPJ kepada media massa. Sebagai Ketua Badan Pengawas maka posisi sdr. Untung Kurniadi adalah melakukan tugas pengawasan internal tersebut, bukan bertindak keluar dan mengambil alih tugas dan tanggung jawab eksekutif/direktur PD.PPJ,” kata Sugeng.

Bagi LBH Keadilan Bogor Raya, kata Sugeng,  munculnya sdr. Untung Kurniadi sebagai Ketua Badan Pengawas PD.PPJ dalam pusaran pemberitaan dugaan pelanggaran hibah Blok G, adalah suatu fakta yang menarik dan perlu dicermati oleh semua pihak termasuk aparatur Kejaksaan dan KPK, karena dalam laporan LBH Keadilan Bogor Raya pada aparat penegak hukum, LBH hanya menyoroti peran dari para eksekutif yang terlibat dalam dugaan pelanggaran hibah Blok G.

“LBH Keadilan Bogor Raya, mohon perhatian khalayak ramai, Pemeritah Kota Bogor, DPRD Kota Bogor, aparat penegak hukum bahkan PD.PPJ sendiri terhadap posisi sdr. Untung yang memberikan klarifikasi secara panjang lebar mengenai hibah blok G tersebut, dalam posisinya sebagai Ketua Badan Pengawas PD.PPJ,” kata Sugeng. []Harian PAKAR/fin

Berikan Komentar


Security code
Refresh