Terakhir Diperbarui:04:13:38 AM GMT

Anda berada di:

Menteri Daerah Tertinggal Minta Ahli IPB Membangun di Pedesaan

E-mail Cetak PDF
bgr-IPB_rektorat

BOGORITA – Kami membutuhkan masukan-masukan dari IPB dan para alumusnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan di desa dan daerah-daerah tertinggal. Alumnus IPB harus tahu bahwa daerah memiliki potensi yang bisa dikembangkan.

Demikian dikemukakan Menteri Negara Pembangunan Daerah Teringgal Ahmad Helmi Faisal Zaeni dalam kuliah umum di hadapan mahasiswa Insitut Pertanian Bogor di ruang rapat rektor di Gedung Rektorat Andi Hakim Nasution di Kampus Dermaga IPB di Dramaga, Bogor, Selasa (28/9/2010) siang.

Saat penandatangan nota kesepahamannya dengan IPB, Menag Helmi Faisal meminta agar alumnus IPB jangan lagi berpikir pembangunan sentralistik. Alumnus IPB harus berani mengembangkan kewirausahan di desa-desa.

Rektor Herry Suhardiyanto dalam kesempatan itu mengatakan, IPB mempunyai konsep-konsep dan hasil-hasil penelitian untuk mengembangkan kawasan pedesaaan, semisal minapolitan untuk pedesaan nelayan ataupun pengembangan agribisnis dan agri industri.

Harapan IPB, kata Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Prof Anas Miftah Fauzi, pemerintah menindaklanjuti saran-saran atau masukan dari IPB yang dihasilkan dari penelitian dan kajian ilmiahnya.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Helmi Faisal Zaeni mengatakan porsi pembangunan saat ini 60 persen ada di daerah. Ke depan persentasenya makin besar lagi karena sumua pihak berkomitmen untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal.

Sebagai contoh, pembangunan di Kabupaten Sumba Barat, di mana di sana ada PT Newmont Indonesia. Perusahaan pertambangan tersebut pertahunnya menghasilkan Rp 11 triliun dan pajak yang diterima negara dari situ Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun.

"Tetapi, yang diterima atau kembali ke daerah itu hanya Rp 50 miliar per tahun. Bupatinya bilang ke saya, penghasilan dari sini memang sudah sampai merata, tapi tidak adil. Sebab kami sampai sekarang masih miskin dan perlu 250 tahun untuk seimbang dengan hasil yang diambil dari kabupaten ini," ungkap Helmi Faisal.

Faisal Zaeni menegaskan, pihaknya selalu mendorong Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan kebijakan fiskal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.

Kementeriannya juga akan mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk menggunakan dana CSR-nya bagi pembangunan dan peningkatan masyarakat yang berada di daerah lokasi usahannya. “Selama ini ternyata banyak dana CSR digunakan di daerah lain,” katanya. o din/kompas.com

Berikan Komentar


Security code
Refresh