Terakhir Diperbarui:04:46:59 AM GMT

Anda berada di:

Marak Penjualan Kavling Rumah Oleh Non Pengembang di Bogor, Pemda Perketat IMB

E-mail Cetak PDF
bgr-kavling

BOGOR-KITAcom - Maraknya kasus penjualan kavling secara liar oleh perseorangan non pengembang di Bogor merugikan pemerintah daerah. Selain tidak memberikan kontribusi bagi kas daerah, juga sering tidak sesuai peruntukan, dan menyalahi aturan.

Kepala Seksi Pengawasan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor Mohamad Idris mengakui hal itu. Dia memberi contoh penjual kavling dan rumah dari hasil warisan, seperti H. Jaja di kawasan Bojong Nangka. Yang bersangkutan membangun rumah dulu, setelah terjual baru mengurus IMB.

Namun, pihaknya tak bisa berbuat banyak, sebab rumah yang dibangun itu sudah mengantogi IMB  serta sertifikat dan kebetulan lahannya memang untuk  permukiman.

Kedepan, pihaknya lewat Unit Pelaksanan Teknis (UPT) DTBP akan intesif  memantau kavling rumah seperti ini. “Selain itu pengurusan IMB akan diperketat, misalnya apakah lahan di daerah itu buat perumahan atau tidak. Jika bukan, IMB ditolak dan rumah yang sudah dibangun dibongkar,” katanya.

Reaksi senada dilontarkan Kabid Pelayanan Perizinan BPT Kabupaten Bogor Irawan yang mengatakan, sejak 2009 semua perizinan dilayani di BPT, kecuali beberapa perizinan seperti minimarket yang dilakukan di Disperindagkop.

Di Pemkot dan Pemkab Tangerang, praktik penjualan kavling seperti ini  tidak bisa dipersoalkan. Hal ini karena transaksi itu bersifat pribadi antara pemilik tanah dengan pembelinya. Kalau tanah itu ternyata bermasalah, tentu saja yang akan rugi adalah pembelinya.

“Agar tidak dirugikan di belakang hari, sebaiknya masyarakat selektif dalam membeli,” kata Hj. Leli Y, Kabag Humas Pemkab Tangerang, kemarin. Semisal meneliti kelengkapan surat-surat tanahnya, bertanya kepada kades atau lurah, dan meminta akta jual-beli pemecahan tanahnya, termasuk transaksinya diketahui notaris atau camat selaku PPAT.

Agar tak merugikan masyarakat, kata Leli, diharapkan para kades, lurah dan camat mau proaktif menengahi transaksi jual-beli kavling-kavling gaya masyarakat kampung ini.

H. Aswani, Sekretaris Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang membenarkan tak ada dasar hukum yang melarang penjualan tanah kavling, dan tak harus mengurus perizinan untuk menjualnya.

“Hanya saja saat kavling-kavling itu akan dibangun maka harus mengurus IMB -nya, dan harus dilengkapi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umumnya,” katanya.

o din/poskota

Berikan Komentar


Security code
Refresh